SISTEM POLITIK DI INDONESIA MENIMBULKAN PERILAKU KORUPSI

Perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara tidak akan mungkin bisa dihilangkan atau minimal bisa dikurangi. Hal itu dikarenakan semakin besar biaya yang dikeluarkan dalam pemilu maka semakin besar pula perilaku korupsi. semakin banyak lembaga hukum yang didirikan belum mampu menghentikan sikap ini yang merugikan negara triliunan rupiah. Kejaksaan tidak bisa menjalankan tugasnya untuk memberantas praktek korupsi, sehingga pemerinatah membentuk lembaga khusus yang berwenang luas menangani tindak pidana korusi yaitu Komisi Pemberantas Korupsi. Hal ini juga tidak mampu menghentikan sikap korup para pejabat di negri ini. Apalagi para petinggi KPK sekarang sedang dilucuti.

Maka dari itu, perlu adanya revisi terhadap sistem perpolitikan di Indonesia yang lebih hemat, menghilakan money politic dan black campaign. Sehingga dalam pemilu para calon lebih mengenalkan pada keunggalan inteligensi dan integritas kepada masyarakat dan planing program-program yang populis bukannya karena banyaknya uang. Masyarakat kita semakin lama semakin cerdas untuk menentukan pilihan yaitu memilih calon yang cerdas yang berperilaku yang baik dan bisa dipercaya menyuarakan suara rakyat terutama masyarakat miskin.